Nasib Ojol di Tangan Pemerintah – Keseimbangan yang Harus Dijaga

Oleh: teknorini

Di balik kemudahan memesan ojek online dengan beberapa ketukan jari, ada ribuan kisah pekerja keras yang mengandalkan aplikasi ojol untuk menghidupi keluarga. Kini, kebijakan pemerintah tentang besaran komisi driver menjadi perhatian serius—bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tentang napas kehidupan para pengemudi dan masa depan industri transportasi digital.

Suara yang Terdengar dari Jalanan

“Kalau komisi dipotong lagi, saya harus kerja sampai larut malam untuk mengejar target,” keluh Andi, seorang driver ojol di Jakarta yang menghidupi tiga anaknya. Ceritanya mewakili ribuan mitra pengemudi lain yang gaji hariannya bergantung pada persentase komisi dari setiap orderan.

Industri ojek online memang telah menjadi penyelamat bagi banyak orang, terutama setelah pandemi melanda. Namun, di balik kemajuan teknologi, tarik-menarik kepentingan antara perusahaan platform, driver, dan konsumen sering kali berujung pada kebijakan yang berdampak langsung pada orang-orang kecil.

Pemerintah di Persimpangan

Pemerintah kini berada di posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka harus memastikan iklim bisnis yang sehat bagi perusahaan penyedia layanan. Di sisi lain, jutaan driver ojol—yang sebagian besar adalah tulang punggung keluarga—bergantung pada kebijakan yang akan ditetapkan.

“Jangan sampai keputusan diambil hanya dari meja rapat tanpa mendengar jeritan para driver,” ungkap Sari, aktivis buruh yang selama ini mendampingi mitra pengemudi.

Beberapa pakar ekonomi menyarankan pendekatan human-centered policy, di mana pemerintah melakukan dialog langsung dengan para driver sebelum menetapkan aturan. “Ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang manusia yang bekerja keras di bawah terik matahari dan hujan,” tegas salah satu ekonom.

Mencari Titik Tengah

Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan:

1. Skema komisi berjenjang – Semakin banyak order yang diselesaikan, semakin kecil persentase potongannya.

2. Insentif tambahan – Bukan hanya memotong komisi, tapi memberikan bonus untuk driver yang mencapai target tertentu.

3. Transparansi perhitungan – Perusahaan platform perlu lebih terbuka tentang alokasi biaya komisi.

Yang pasti, apa pun kebijakan yang nanti diterapkan, suara para driver—yang selama ini menjadi ujung tombak industri ojol—harus didengar. Sebab, di balik setiap notifikasi orderan, ada cerita panjang tentang orang-orang yang berjuang untuk hidup lebih baik.

Penutup: Kebijakan untuk Manusia

Pemerintah memang punya wewenang untuk mengatur, tapi kebijakan yang manusiawi akan selalu lebih berkelanjutan. Sebelum menetapkan aturan tentang komisi ojol, mari ingat bahwa di balik semua data dan grafik, ada wajah-wajah lelah yang berharap kebijakan ini tidak membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk penghasilan yang lebih kecil.

Artikel ini disusun berdasarkan laporan yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.liputan6.com/bisnis/read/6035278/pemerintah-diminta-hati-hati-ambil-keputusan-soal-komisi-ojol

teknorini adalah jurnalis yang fokus pada isu tenaga kerja dan ekonomi digital. Tulisan ini berdasarkan wawancara dengan mitra driver dan analisis kebijakan publik.